Muhamad Andika Pramudia, Muhamad Andika Pramudia (2024) ASPEK HUKUM UNTUK MENENTUKAN SESEORANG TERSANGKA NARKOTIKA DAPAT RESTORATIVE JUSTICE, REHABILITAS ATAU PENJARA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (65kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (238kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (302kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (116kB) | Preview |
Abstract
Kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, kini menjadi perhatian dunia karena dampaknya yang merusak masa depan generasi dan bangsa. Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika sering berakibat pada kecanduan, dan upaya penanganannya memerlukan pendekatan progresif seperti restorative justice. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Restorative justice bertujuan memulihkan kondisi semula dengan memberikan rehabilitasi kepada mereka yang tergantung pada narkotika. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, dengan analisis data secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Narkotika mengatur dua jenis rehabilitasi: medis dan sosial. Rehabilitasi ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberikan alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi bagi pecandu narkotika. Rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan mendukung pemulihan kondisi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan ini bertujuan agar mereka tidak kembali menyalahgunakan narkotika dan memberikan solusi bagi permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Restorative justice diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan seimbang. Kedepannya, implementasi restorative justice memerlukan pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum agar dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah overcrowding dan memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dibandingkan sistem formalistik dan positivistik yang ada saat ini. Kata Kunci : Narkotika, Restorative Justice, Rehabilitasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 20 Apr 2026 05:02 |
| Last Modified: | 20 Apr 2026 05:02 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82726 |
Actions (login required)
 |
View Item |
