PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI AKIBAT DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UDANG – UNDANG PESEROAN TERBATAS

ARIS WIBOWO, DWIPUTRO (2026) PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI AKIBAT DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UDANG – UNDANG PESEROAN TERBATAS. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
Dwiputro Aris Wibowo.pdf

Download (283kB) | Preview

Abstract

keuangan negara adalah seluruh hak yang melekat pada negara baik berupa uang maupun barang termasuknya penyertaan modal dalam badan usaha milik negara. Namum dalam pengelolaanya ketika modal tersebut sudah diserahkan kepada badan usaha milik negara status keuanga negara itu berubah sepenuhnya menjadi keuangan privat dalam hal ini adalah badan usaha milik negara sesuai Pasal 4 ayat (1) UUBUMN menyebutkan bahwa modal persero berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Modal tersebut dalam konteks hukum perseroan adalah modal penyertaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, penyertaan modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dikelola secara korporasi. juga telah dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-IX/2011. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha, termasuk penyelesaian utang utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas. Hal ini menjadi titik Privatisasi keuangan negara yang disertakan dalam badan usaha milik negara yang dimana modal tersebut kemudian dikelola oleh badan usaha dengan prinsip prinsip bisnis, sehingga kredit macet pada Bank BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, karena terdapat pemisahan keuangan negara dengan Uang Peseroan.

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User: Mr soeryana soeryana
Date Deposited: 18 Apr 2026 07:25
Last Modified: 18 Apr 2026 07:25
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82724

Actions (login required)

View Item View Item