Fahrurrozy, Fahrurrozy (2025) TINDAKAN HUKUM KELUARGA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM KASUS PENGANIAYAAN TERSANGKA HINGGA TEWAS. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (51kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (94kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (81kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (89kB) | Preview |
Abstract
Pentingnya perlindungan hak-hak penyidik dikarenakan banyaknya kasus mengenai penganiayaan yang dilakukan penyidik pada saat penyidikan. Sehingga, sangat rentan dilanggar hak-haknya. Polisi merupakan penegak hukum yang terdepan dalam penegakan hukum pidana. Selain itu pula, sebagai pengayom masyarakat. Akan tetapi, masyarakat enggan berhubungan dengan polisi atau lembaga kepolisian. Misalnya, dalam mencari bukti dengan menggunakan kekerasan. Dalam kasus ini, pelaku tindak pidana menyebabkan penderitaan fisik dan mental bagi keluarga korban. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi korban dari kekerasan yang mereka alami. Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian, memberikan perlindungan hukum bagi keluarga korban sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang keikutsertaan beberapa pelaku dalam tindak pidana. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi yang memiliki kewenangan dalam tindakan penganiayaan di tempat harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang dilindungi hukum. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan asas yang menempatkan seorang tersangka atau terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam tugas akhir ini metode penulisan yang penulis gunakan ialah interpretasi gramatikal dengan cara menafsirkan istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan interprestasi sistematis dengan cara menafsirkan Undang- Undang sebagai bagian sistem yang utuh. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan polisi tersebut bertentangan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Pasal 28 (D) Ayat 1 UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 351 KUHP ayat (3) tentang Pengaiayaan yang mengakibatkan kematian serta mendapatkan sanksi berupa PTDH sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf A dan Pasal 13 ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota polri. Kata Kunci : Tindakan, Penganiayaan, Asas Praduga Tak Bersalah iv
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 17 Apr 2026 06:10 |
| Last Modified: | 17 Apr 2026 06:10 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82704 |
Actions (login required)
 |
View Item |
