KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HARTA BENDA SUAMI ISTRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Wiguna, Ervan (2026) KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HARTA BENDA SUAMI ISTRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text Ervan Wiguna 238100067.pdf Download (181kB) | Preview

Abstract

Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian pemisahan harta benda suami dan istri dalam perkawinan berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda. Sistem hukum Indonesia mengakui perjanjian kawin sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi menunjukkan adanya penyitaan aset terhadap harta pribadi pasangan terpidana tindak pidana korupsi, mengingat telah adanya perjanjian kawin sebagai dasar adanya pemisahan harta pribadi.Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan perjanjian kawin sebagai dasar perlindungan harta benda suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perjanjian kawin terhadap harta benda suami istri yang terjerat tindak pidana korupsi dan menganalisis akibat hukum penyitaan aset terhadap harta yang telah dipisahkan melalui perjanjian kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum perjanjian kawin ditentukan oleh kekuatan mengikat perjanjian dan kemampuan pembuktian asal usul harta. Perjanjian kawin yang sah memberikan dasar pemisahan kepemilikan harta yang harus dihormati sepanjang harta tersebut dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah. Ketidakmampuan pembuktian memberikan dasar bagi negara untuk melakukan penyitaan sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara. Akibat hukum penyitaan aset menimbulkan pembatasan hak penguasaan dan ketidakpastian status kepemilikan yang bergantung pada proses pembuktian dalam perkara pidana. Negara berkewajiban mengembalikan harta yang terbukti tidak berasal dari tindak pidana sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	16 Apr 2026 03:05
Last Modified:	16 Apr 2026 03:05
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82689

Actions (login required)

View Item