TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN PRAPERADILAN YANG DIDASARKAN PADA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS DASAR TIDAK CUKUP BUKTI

KURNIA, DHIKI (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN PRAPERADILAN YANG DIDASARKAN PADA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS DASAR TIDAK CUKUP BUKTI. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Dhiki Kurnia 228040049.pdf Download (225kB)

Abstract

Terkait (upaya paksa) penyitaan di mana aparat penegak hukum mengajukan surat persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri dan izin tersebut kemudian diberikan oleh ketua pengadilan negeri. Sangat mungkin, barang-barang yang disita tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan untuk diajukannya praperadilan ke pengadilan. SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berdasarkan KUHAP adalah perintah resmi dari penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu kasus karena beberapa alasan, seperti tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum. Dasar hukum SP3 dalam KUHAP terdapat pada Pasal 109 ayat (2). Identifikasi masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti? Bagaimana kendala dan solusi Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Yang Didasarkan Pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Dasar Tidak Cukup Bukti?

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	11 Apr 2026 04:18
Last Modified:	11 Apr 2026 04:18
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82646

Actions (login required)

View Item