FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN BANTUAN SOSIAL DI DESA WANAKERTA KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA

Fathir Resh Al Fath, Fathir Resh Al Fath (2025) FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN BANTUAN SOSIAL DI DESA WANAKERTA KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (83kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1.pdf

Download (159kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 2.pdf

Download (103kB) | Preview
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (85kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (108kB)
[img] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (77kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (81kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran pengawasan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mencegah penyimpangan penyaluran bantuan sosial di Desa Wanakerta, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Bantuan sosial seperti BLT dan PKH merupakan instrumen penting pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan, namun kerap terkendala oleh penyalahgunaan dana, ketidaktepatan sasaran, dan kurangnya transparansi. Pengawasan partisipatif masyarakat menjadi strategi kunci untuk memastikan akuntabilitas, didukung oleh landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, serta nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan keadilan sosial. Secara sosiologis, modal sosial seperti gotong royong di Desa Wanakerta dapat dimanfaatkan, meskipun rendahnya literasi dan akses informasi menjadi hambatan. Rumusan masalah meliputi: (1) fungsi pengawasan sebagai bentuk partisipasi; (2) implementasi partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta; dan (3) upaya optimalisasi pengawasan untuk transparansi. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan pengawasan, mengidentifikasi partisipasi aktual, dan merumuskan strategi peningkatan akuntabilitas. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan metode deskriptif analitis melalui studi pustaka (bahan hukum primer, sekunder, tersier) dan wawancara lapangan di Kantor Desa Wanakerta. Kerangka teori mencakup teori partisipasi publik (Jimly Asshiddiqie), teori pengawasan (Henri Fayol), dan akuntabilitas berbasis Pancasila (Notohamidjojo). Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi seperti pembentukan tim pengawas independen, pelatihan literasi, dan pemanfaatan teknologi pelaporan. Secara teoretis, penelitian memperkaya wacana tata kelola desa; secara praktis, mendukung pencegahan penyimpangan dan pemberdayaan masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Kata Kunci: Pengawasan partisipatif, partisipasi masyarakat, bantuan sosial, penyimpangan, Desa Wanakerta, akuntabilitas desa.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Nandang Haeruman
Date Deposited: 08 Apr 2026 09:09
Last Modified: 08 Apr 2026 09:09
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82619

Actions (login required)

View Item View Item