PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2023

Devany Putri Prasetia, Devany Putri Prasetia (2026) PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2023. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (37kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (165kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (107kB) | Preview

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang melanggar harkat dan martabat manusia serta masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Pengaturan mengenai TPPO saat ini termuat dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP Nasional 2023 dan UU Pemberantasan TPPO. Keberadaan dua ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait potensi tumpang tindih norma serta penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dan lex posteriori derogat legi priori dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbandingan pengaturan TPPO antara KUHP Nasional 2023 dan UU Pemberantasan TPPO (PTTPO), menilai posisi hukumnya berdasarkan asas-asas hukum tersebut, serta mengidentifikasi potensi perlindungan hukum bagi korban dari kedua pengaturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach), didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber ahli hukum pidana dan aparat penegak hukum (polisi). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yuridis dengan mengaitkan teori hukum pidana dan asas-asas hukum yang relevan, pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dalam konteks pengaturan serta penerapan hukum terhadap TPPO. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan TPPO dalam KUHP Nasional 2023 bersifat umum dan ringkas, sedangakan UU PTPPO memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, meliputi unsur delik, bentuk eksploitasi, serta perlindungan korban secara menyeluruh. KUHP Nasional 2023 merupakan peraturan yang lebih baru sekaligus sebagai kitab induk hukum pidana, pengaturan TPPO dalam KUHP Baru sebatas pada inti deliknya saja mengingat KUHP merupakan kitab induk sekaligus dasar hukum umum, UU PTPPO tetap berlaku sebagai lex specialis yang mengesampingkan ketentuan umum KUHP dalam perkara perdagangan orang. Potensi perlindungan hukum bagi korban dari kedua pengaturan TPPO yang ada dalam KUHP Baru dan UU PTPPO tidak melemahkan potensi perlindungan terhadap korban TPPO. Kata kunci: Perdagangan Orang, lex specialis, perlindungan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	01 Apr 2026 06:21
Last Modified:	01 Apr 2026 06:21
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82584

Actions (login required)

View Item