PENERAPAN PENGAWASAN ORGANISASI PROFESI IKATAN NOTARIS INDONESIA TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM SISTEM HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA

YUNIARSI MA' RUF, ILVA (2026) PENERAPAN PENGAWASAN ORGANISASI PROFESI IKATAN NOTARIS INDONESIA TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM SISTEM HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text Ilva yuniarsi ma'ruf.pdf Download (127kB) | Preview

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris berada di bawah sistem pengawasan yang melibatkan beberapa lembaga, yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), serta Dewan Kehormatan Notaris (DKN) yang berada dalam organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia. Permasalahan yang muncul dalam praktik adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan pengawasan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengawasan organisasi profesi terhadap jabatan notaris serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Namun dalam praktiknya kedua lembaga tersebut memiliki ruang lingkup pengawasan yang berbeda, yaitu Majelis Pengawas Notaris berfokus pada pengawasan pelaksanaan jabatan notaris dalam hubungannya dengan masyarakat, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris lebih menitikberatkan pada pengawasan perilaku notaris dalam lingkup internal organisasi profesi. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai pengawasan notaris agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	17 Mar 2026 03:41
Last Modified:	17 Mar 2026 03:41
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82568

Actions (login required)

View Item