IMPLIKASI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN WNI DAN WNA DI NEGARA YANG TIDAK DIAKUI OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

YUNI HOSPITA, MEGA (2026) IMPLIKASI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN WNI DAN WNA DI NEGARA YANG TIDAK DIAKUI OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text Jurnal Bebas Pustaka MEGA YUNI HOSPITA.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text Jurnal Bebas Pustaka MEGA YUNI HOSPITA.pdf Download (309kB) | Preview

Abstract

Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang dilangsungkan di luar negeri merupakan fenomena yang semakin sering terjadi dalam praktik hukum keluarga internasional. Ketika sebuah negara tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, umumnya tidak terdapat KBRI atau perwakilan Republik Indonesia yang dapat melayani legalisasi atau pelaporan perkawinan di tempat tersebut. Sedangkan pada perkawinan di luar negeri, bukti pencatatan setempat wajib dilaporkan dan dicatatatkan pada instansi yang berwenang ketika kembali ke Indonesia. hal ini menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi pasangan WNI dan WNA yang melangsungkan perkawinan di negara yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan dua permasalahan utama yang menjadi fokus kajian ini yaitu: 1) Bagaimana keabsahan perkawinan WNI dan WNA di negara yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia menurut Hukum Perkawinan di Indonesia?, 2) Bagaimana implikasi pencatatan perkawinan terhadap status hukum bagi pasangan WNI dan WNA yang menikah di negara yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia dalam perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, perbandingan hukum, serta studi kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan WNI dan WNA yang dilangsungkan di negara yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia pada prinsipnya tetap dapat diakui sepanjang perkawinan tersebut sah menurut hukum tempat perkawinan dilangsungkan (lex loci celebrationis) dan tidak bertentangan dengan ketentuan materiil hukum perkawinan Indonesia. Ketidakpengakuan politik terhadap suatu negara atau wilayah tidak secara otomatis meniadakan keabsahan perkawinan karena pengakuan terhadap peristiwa hukum privat berbeda dengan pengakuan terhadap kedaulatan politik. Selain itu, implikasi hukum terhadap status pasangan menunjukkan bahwa hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut merupakan hak yang telah melekat (vested rights) dan seharusnya tetap dihormati oleh negara asal para pihak. Negara berkewajiban memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada warga negaranya dengan menyediakan mekanisme pengakuan administratif atau yudisial terhadap perkawinan tersebut. Dengan demikian, pendekatan yang memisahkan antara pengakuan politik dan pengakuan terhadap fungsi administratif menjadi penting dalam rangka melindungi hak sipil individu serta menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan lintas yurisdiksi.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	06 Mar 2026 02:25
Last Modified:	06 Mar 2026 02:29
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82535

Actions (login required)

View Item