IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT (2) UUD 1945 DIKAITKAN DENGAN PENANGKAPAN PETANI DI MADIUN DAN STIGMA INOVASI DI INDONESIA

Wisnu Saputra, Wisnu Saputra (2025) IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT (2) UUD 1945 DIKAITKAN DENGAN PENANGKAPAN PETANI DI MADIUN DAN STIGMA INOVASI DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (105kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (144kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas adanya ketidakharmonisan antara regulasi inovasi di dalam sektor pertanian dan praktik penegakan hukum terhadap petani di Indonesia, dengan dasar studi kasus penangkapan petani di Madiun yang memproduksi pupuk organik tanpa izin edar. Meski regulasi di Indonesia telah mendukung kegiatan inovasi, namun implementasi di lapangan masih terhambat oleh pendekatan hukum yang formalistik, maka amanat konstitusi pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) tidak benar-benar terwujud. Pembahasan akan meliputi beberapa masalah penting seperti Bagaimana regulasi hukum mengatur inovasi yang dilakukan oleh para petani di Indonesia? Bagaimana penanganan apara penegak hukum kepada petani yang melakukan inovasi dan kaitannya dengan hak asasi manusia? Serta Bagaimana solusi untuk melindungi hak berinovasi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis serta metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan definisi “petani kecil” dalam UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan berdampak pada penerapan pasal pengecualian administratif yang tidak konsisten, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap inovasi petani. Selain itu, tindakan kepolisian dalam kasus ini dianggap lalai menjalankan fungsi pengayoman sesuai Pasal 13 huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pendekatan hukum yang lebih humanistik untuk menjamin perlindungan HAM serta mendukung tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045. Kata Kunci: Inovasi, Petani, Regulasi, Hak Asasi Manusia.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	03 Mar 2026 06:05
Last Modified:	03 Mar 2026 06:05
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82508

Actions (login required)

View Item