CANDRA NUGRAHA DENI, MOKHAMAD (2026) SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH, REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG, DAN PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
228040017_M Candra Nugraha Deni_Jurnal Tesis Perpus Unpas.pdf Download (375kB) | Preview |
Abstract
Pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang dalam kegiatan pertambangan di Indonesia masih menunjukkan fragmentasi dan disharmoni norma hukum. Regulasi di bidang pertambangan cenderung menekankan kepastian administratif perizinan, sementara hukum pertanahan dan hukum lingkungan hidup belum terintegrasi secara substansial dalam hukum pertambangan, dan begitu juga sebaliknya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik pertanahan, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan sinkronisasi pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum secara sistematis dan secara akurat menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, dimana gap das sollen dan das sein dianalisis melalui perundang-undangan (statute approach) yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana teknik pengumpulan data berupa studi dokumen/kepustakaan yaitu studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan hukum, dan analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana analisis memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi atas temuan-temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUPA Pasal 2, 3, 6, dan 16; UU Minerba Pasal 17A, 99, 134, 135, 136, 137, dan 137A; UU Kehutanan Pasal 4, 38, dan 44; UU Tata Ruang Pasal 5; dan UU PPLH Pasal 3 dan 15. Terdapat disharmoni pengaturan kegiatan tersebut yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sinkronisasi pengaturan harus dilakukan dengan memandang ketiga kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan proses dalam pertambangan yang harus diatur dalam sistem hukum yang harmonis. Izin pertambangan harus dihubungkan secara tegas dengan kejelasan status hak atas tanah, kewajiban reklamasi, dan penyerahan lahan pascatambang, yang mengarah pada pemulihan fungsi lingkungan dan keberlanjutan pemanfaatan lahan.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 28 Feb 2026 01:31 |
| Last Modified: | 28 Feb 2026 01:31 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82491 |
Actions (login required)
 |
View Item |
