LEGAL STANDING KONSUMEN DALAM SENGKETA JASA PERHOTELAN: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 93/PDT/2020/PT MTR

Saira Raudha Firdaus, Saira Raudha Firdaus (2025) LEGAL STANDING KONSUMEN DALAM SENGKETA JASA PERHOTELAN: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 93/PDT/2020/PT MTR. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text COVER.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (99kB) | Preview
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (81kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 93/PDT/2020/PT MTR yang membahas mengenai sengketa antara konsumen dan pihak hotel selaku pelaku usaha terkait dugaan pelanggaran hak konsumen dalam layanan jasa perhotelan. Fokus utama kajian adalah analisis mengenai perbedaan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi dalam menilai legal standing yang dimiliki konsumen dalam mengajukan gugatan, terutama ketika konsumen bukan pihak yang secara langsung melakukan pemesanan kamar hotel. Penelitian ini menggunakan alat analisis interpretasi hukum, baik secara gramatikal maupun sistematis. Penafsiran gramatikal dilakukan terhadap unsur-unsur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata serta Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menegaskan kedudukan konsumen sebagai pihak yang memperoleh manfaat langsung dari jasa perhotelan. Sementara itu, penafsiran sistematis digunakan dengan mengaitkan ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan norma-norma dalam UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Menteri Pariwisata mengenai standar usaha hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, konsumen akhir adalah pemakai langsung barang atau jasa. Sehingga Penggugat dapat dipandang sebagai konsumen akhir yang berhak atas perlindungan hak-haknya sesuai Pasal 4 Undang-Undang tersebut. Selain itu, tindakan hotel yang tidak memberikan solusi dan alternatif akomodasi lain melanggar standar pelayanan hotel dan Pasal 1366 KUHPerdata. Sehingga konsumen dapat dinilai memiliki legal standing berdasarkan pada penggunaan kamar hotel dan sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung. Penelitian ini menegaskan pentingnya peranan hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif dengan lebih mengedepankan prinsip perlindungan konsumen. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Legal Standing, Jasa Perhotelan, Perbuatan Melawan Hukum, UUPK.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	25 Feb 2026 01:56
Last Modified:	25 Feb 2026 01:56
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82428

Actions (login required)

View Item