ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG NOMOR 3075/PDT.G/2024/PA.BADG

Zoula Meibia Khoir, Zoula Meibia Khoir (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG NOMOR 3075/PDT.G/2024/PA.BADG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (91kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1.pdf

Download (85kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 2.pdf

Download (124kB) | Preview
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (105kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (106kB)
[img] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (126kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (94kB) | Preview

Abstract

Kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan putusnya hubungan rumah tangga, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap korban serta pemenuhan rasa keadilan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara Nomor 3075/Pdt.G/2024/PA.Badg di Pengadilan Agama Kota Bandung, di mana gugatan cerai diajukan oleh istri dengan alasan mengalami kekerasan fisik dan psikis secara berulang. Meskipun gugatan dikabulkan, amar putusan tidak memuat langkah perlindungan khusus bagi korban sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, disertai teknik penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan hukum untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan dan keadilan substantif bagi korban KDRT. Data diperoleh melalui studi putusan pengadilan, telaah literatur, dan analisis peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai, pertimbangan hukum lebih berfokus pada keretakan rumah tangga tanpa mengkualifikasikan kekerasan sebagai pelanggaran hukum yang memerlukan perlindungan khusus bagi korban. Putusan tidak secara eksplisit merujuk pada pasal-pasal UU PKDRT, sehingga perlindungan hukum yang diberikan bersifat formal dan prosedural, belum menyentuh keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan integrasi ketentuan UU PKDRT dalam pertimbangan dan amar putusan perceraian akibat KDRT untuk memperkuat perlindungan korban secara menyeluruh. Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Keadilan Hukum

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Nandang Haeruman
Date Deposited: 12 Feb 2026 01:36
Last Modified: 12 Feb 2026 01:36
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82288

Actions (login required)

View Item View Item