DAMPAK PENGGUNAAN PASAL 114 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NARKOTIKA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BAGI PENGGUNA DAN KURIR

Tasya Fadillah Iskandar, Tasya Fadillah Iskandar (2025) DAMPAK PENGGUNAAN PASAL 114 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NARKOTIKA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BAGI PENGGUNA DAN KURIR. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text COVER.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (108kB) | Preview
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (94kB) | Preview

Abstract

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu ketentuan yang paling sering digunakan dalam penanganan perkara narkotika di Indonesia. Namun, penerapan pasal ini menimbulkan problematika serius karena tidak membedakan secara tegas antara pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dan pelaku yang berperan sebagai kurir atau bagian dari jaringan peredaran. Akibatnya, banyak pengguna yang semestinya direhabilitasi justru dijatuhi pidana berat, sedangkan kurir kecil kerap diperlakukan sama dengan bandar besar. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan utama mengenai sejauh mana penerapan Pasal 114 Ayat (1) berdampak terhadap keadilan substantif dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta hasil penelitian akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah penerapan norma hukum dalam praktik peradilan dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi pelaku pengguna dan kurir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multitafsir terhadap Pasal 114 Ayat (1) menyebabkan kaburnya pembedaan peran pelaku, menimbulkan disparitas putusan, dan mengabaikan prinsip keadilan substantif. Banyak pengguna narkotika menerima hukuman yang tidak proporsional, sementara kurir kecil dari latar belakang ekonomi lemah dijatuhi pidana berat tanpa mempertimbangkan peran minor mereka. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan reformulasi hukum narkotika dan pembaruan kebijakan pemidanaan agar sistem peradilan pidana lebih humanis dan adil. Penerapan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan akses terhadap keadilan menjadi langkah penting agar hukum tidak hanya bersifat represif dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Kata Kunci: Narkotika, Pasal 114 UU Narkotika, Sistem Peradilan Pidana

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	11 Feb 2026 02:20
Last Modified:	11 Feb 2026 02:20
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82257

Actions (login required)

View Item