Sonia Rohmawati Sondjaya, Sonia Rohmawati Sondjaya (2025) OPTIMALISASI PIDANA DENDA SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN HAK KORBAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (65kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (169kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (218kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (116kB) | Preview |
Abstract
Sistem hukum pidana di Indonesia berfokus pada penghukuman pelaku, yang sering kali mengabaikan pemulihan hak-hak korban yang dirugikan secara materiil dan imateriil. Meskipun pidana denda merupakan salah satu sanksi pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dana yang terkumpul dari denda tersebut seluruhnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bukan diberikan kepada korban. Hal ini menempatkan korban dalam posisi yang marjinal dan memaksa mereka untuk menempuh prosedur hukum lain, seperti gugatan perdata atau restitusi. Namun, kedua mekanisme ini tidak efektif karena memakan waktu lama, biaya tinggi, dan sering kali bergantung pada kondisi finansial pelaku. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pidana denda dapat dihubungkan dengan asas keadilan bagi korban, bagaimana gugatan perdata dapat menjamin pemenuhan hak korban, dan bagaimana konsep pidana denda yang ideal untuk memulihkan hak korban secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis penelitian menjelaskan bagaimana fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum yang relevan dengan judul. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai penunjang. Untuk menganalisis data dilakukan secara yuridis kualitatif disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana denda saat ini tidak dapat mewujudkan keadilan bagi korban. Mekanisme gugatan perdata juga tidak dapat menjamin pemenuhan hak korban secara langsung karena prosesnya yang rumit, memakan waktu lama, dan biaya yang tinggi. Konsep "Trust Fund for Victims" atau Dana Perwalian untuk Korban, dapat menjadi solusi ideal. Dengan konsep ini, uang dari pidana denda tetap disetorkan ke kas negara, tetapi sebagian atau seluruhnya dialokasikan secara proaktif ke perwalian khusus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin kompensasi bagi korban. Ini akan memastikan pemulihan hak korban tidak lagi bergantung pada ketidakpastian finansial pelaku, tetapi dijamin oleh mekanisme negara. Kata Kunci: Pidana Denda, Hak Korban, Restitusi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 11 Feb 2026 02:06 |
| Last Modified: | 11 Feb 2026 02:06 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82254 |
Actions (login required)
 |
View Item |
