Pendapat Hukum Tentang Penerapan Judge Made Law Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Atas Internet Pada Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE)

Rafi Miftah Falah, Rafi Miftah Falah (2024) Pendapat Hukum Tentang Penerapan Judge Made Law Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Atas Internet Pada Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE). Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (296kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (272kB) | Preview

Abstract

Judge made law merupakan sebuah prinsip yang baru di Indonesia, karena biasanya prinsip ini digunakan oleh negara yang menganut sistem hukum common law, sedangkan Indonesia sendiri lebih condong menganut sistem hukum civil law sehingga itu menjadikannya benang merah dalam penelitian ini. Selain itu, bagaimana pengaturan prinsip judge made law di Indonesia? apakah bisa diadopsi sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia?. Permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut merupakan sebuah urgensi dan topik yang menarik dibahas dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebuah penafsiran atau interpretasi hukum, dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Pada interpretasi ekstensif dalam kasus ini hakim melakukan perluasan terhadap jenis hukuman tambahan. Dalam interpretasi gramatikal, penafsiran terhadap undang-undang masih berpegang pada bunyi dari undang-undang tersebut, namun selanjutnya hakim menjabarkan atau menjelaskan dasar hukum yang digunakan menurut kata atau tata bahasanya sehingga menghasilkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Selanjutnya pada interpretasi sistematis, tidak hanya menggunakan satu peraturan perundang-undangan, melainkan telah menghubungkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan peraturan lain yang berkaitan. Jika judge made law suatu waktu benar-benar diterapkan di Indonesia, hal tersebut menjadikan sebuah pembaharuan hukum di Indoensia yang harapannya menciptakan sebuah efektifitas bagi hakim dalam memutus perkara yang pada akhirnya hasil dari putusan hakim tersebut adalah kepastian hukum dan rasa keadilan. Kata kunci : Judge Made Law, Hakim, Perluasan, Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	10 Feb 2026 08:16
Last Modified:	10 Feb 2026 08:16
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82244

Actions (login required)

View Item