WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Airlangga Frimasti J, Airlangga Frimasti J (2024) WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (238kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (188kB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul “Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah” merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dasar hukum dan implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat memiliki potensi menimbulkan sengketa akibat perbedaan kepentingan politik dan dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan, sehingga diperlukan lembaga peradilan yang independen dan berlandaskan konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kepala Daerah) serta mengkaji implementasi kewenangan tersebut dalam praktik peradilan konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dengan menilai secara ketat alat bukti serta mempertimbangkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan penting tidak hanya sebagai penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi dan penjamin integritas demokrasi lokal di Indonesia. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, wewenang konstitusional, sengketa hasil pemilihan, pemilihan kepala daerah, perselisihan hasil pemilihan umum, negara hukum, demokrasi konstitusional, Pasal 24C UUD 1945, pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, hukum tata negara, keadilan pemilu.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	10 Feb 2026 08:08
Last Modified:	10 Feb 2026 08:08
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82242

Actions (login required)

View Item