COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGUATAN REPRESENTASI DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

Triana Sapari, Cepi (2026) COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGUATAN REPRESENTASI DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA. (MORFAI Journal), Volume. ISSN ISSN (e): 2808-6635 (Submitted)

Preview	Text Loa_Sinta 3_Cepi Triana Sapari.pdf Download (666kB) | Preview
Preview	Text Loa_Sinta 3_Cepi Triana Sapari.pdf Download (666kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya fungsi representasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, yang tercermin dari dominasi pendekatan formalistik dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Aspirasi masyarakat miskin cenderung berhenti pada tataran simbolik dan belum terintegrasi secara substantif ke dalam kebijakan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi DPRD belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan kelompok rentan, sehingga kontribusi DPRD terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan masih terbatas. Metode penelitian yang digunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (In-Depth Interview) dengan anggota DPRD, perangkat daerah, aktivis LSM, akademisi, dan masyarakat miskin, serta didukung oleh analisis dokumen kebijakan daerah, termasuk APBD, RPJMD, dan data kemiskinan resmi. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses kategorisasi dan triangulasi sumber untuk mengungkap praktik representasi DPRD, hambatan yang dihadapi, serta dinamika relasi antaraktor dalam proses kebijakan penanggulangan kemiskinan. Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan teori representasi politik Hanna Pitkin dengan kerangka collaborative governance untuk mengembangkan model baru, yaitu Model Representasi Substantif DPRD Berbasis Collaborative Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan representasi substantif DPRD bersifat sistemik, dipengaruhi oleh hambatan struktural, prosedural, dan relasional. Penelitian ini menegaskan bahwa acting for dalam representasi substantif hanya dapat terwujud apabila didukung oleh arsitektur governance yang kolaboratif, deliberatif, dan berbasis bukti. Temuan baru (novelty) ini melahirkan strategi kolaborasi untuk penguatan fungsi representasi DPRD melalui perbaikan starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process, sehingga DPRD dapat berperan sebagai fasilitator dialog publik, simpul jejaring penanggulangan kemiskinan, dan penggerak kolaborasi lintas aktor menuju terwujudnya pro-poor governance di tingkat daerah.

Item Type:	Article
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	30 Jan 2026 09:20
Last Modified:	30 Jan 2026 09:20
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82143

Actions (login required)

View Item