HAK KONSTITUSIONAL MELALUI CONSTITUSIONAL COMPLAIN ATAS PUTUSAN NOMOR 140/PUU-XXI/2023 TENTANG UJI MATERIL PASAL 330 KUHP DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

MUHAMMAD BINTANG SABILI, MUHAMMAD BINTANG SABILI (2026) HAK KONSTITUSIONAL MELALUI CONSTITUSIONAL COMPLAIN ATAS PUTUSAN NOMOR 140/PUU-XXI/2023 TENTANG UJI MATERIL PASAL 330 KUHP DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text
B. PENGESAHAN.pdf

Download (71kB) | Preview
[img]
Preview
Text
C. PERNYATAAN.pdf

Download (62kB) | Preview
[img]
Preview
Text
D. ABSTRAK.pdf

Download (88kB) | Preview
[img]
Preview
Text
E. KATA PENGANTAR.pdf

Download (80kB) | Preview
[img]
Preview
Text
F. DAFTAR ISI.pdf

Download (63kB) | Preview
[img] Text
G. BAB 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (102kB)
[img] Text
H. BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (75kB)
[img] Text
I. BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (100kB)
[img] Text
J. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (115kB)
[img] Text
K. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (79kB)
[img] Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (94kB)
[img] Text
M. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (484kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 terkait uji materiil Pasal 330 KUHP terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 330 KUHP, yang mengatur penarikan anak di bawah umur dari kekuasaan sah, sering kali memicu konflik dengan prinsip hadhanah dalam KHI, yang mengutamakan hak asuh ibu untuk anak di bawah usia mumayyiz. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani konflik antara hukum nasional dan hukum Islam, implementasi putusan tersebut terhadap hak individu, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan constitutional complaint. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun constitutional complaint belum diadopsi secara formal di Indonesia, putusan MK tersebut menegaskan perlindungan hak konstitusional atas keluarga dan anak berdasarkan Pasal 28B UUD 1945, meskipun ditolak karena frasa "barang siapa" dalam Pasal 330 KUHP mencakup orang tua kandung. Kendala utama meliputi ketiadaan yurisdiksi formal MK untuk pengaduan individu, ketidakselarasan interpretasi usia dewasa antara KUHP dan KHI, serta tantangan harmonisasi hukum dalam masyarakat plural. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi constitutional complaint dan integrasi prinsip maqasid syariah untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adil, termasuk melalui mediasi berbasis agama sebelum penerapan pidana. Implementasi KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menggantikan Pasal 330 dengan Pasal 452 juga menunjukkan langkah progresif dengan ancaman pidana yang lebih ringan dan pendekatan restoratif. Kata Kunci: Constitutional Complaint, Hak Konstitusional, Pasal 330 KUHP, Kompilasi Hukum Islam, Hadhanah, Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam, Pluralisme Hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Nandang Haeruman
Date Deposited: 07 Jan 2026 03:57
Last Modified: 07 Jan 2026 04:03
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82037

Actions (login required)

View Item View Item