TANGGUNGJAWAB HUKUM TUKANG GIGI TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG KESEHATAN

PERMATA DEWI NURAZIZAH, YUNITA (2025) TANGGUNGJAWAB HUKUM TUKANG GIGI TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG KESEHATAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text Jurnal Artikel Hukum-yunita.pdf Download (387kB) | Preview

Abstract

Praktik tukang gigi masih banyak ditemukan di masyarakat sebagai alternatif pelayanan kesehatan gigi, terutama bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses dan kemampuan ekonomi. Dalam praktiknya, tukang gigi kerap melakukan tindakan yang melampaui kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen jasa pelayanan kesehatan gigi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan serta akibat hukum yang timbul berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan dukungan data empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan sumber hukum utama berupa Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Data pendukung diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tukang gigi yang melampaui kewenangan menimbulkan tanggung jawab hukum dan akibat hukum bagi konsumen jasa 2 pelayanan kesehatan gigi. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, tanggung jawab pidana apabila perbuatan atau kelalaiannya mengakibatkan luka berat atau kematian, serta tanggung jawab administratif berupa sanksi perizinan hingga pencabutan izin praktik. Akibat hukum yang timbul berupa kewajiban pemberian ganti kerugian kepada konsumen, pengenaan sanksi pidana, dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pembinaan dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan tanggung jawab dan akibat hukum tersebut belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan dan pembinaan pemerintah.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	23 Dec 2025 06:41
Last Modified:	23 Dec 2025 06:41
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82011

Actions (login required)

View Item