HERLAMBANG, ENDRI (2025) MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUNDA DI JAWA BARAT (Studi Kasus Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Paguyuban Pasundan). Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
TERTUTUF endri herlambang Konsisten FIX.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
kebudayaan dan keragamannya merupakan kekayaan dan sekaligus ancaman bagi nasionalisme bangsa Indonesia sebagaimana yang mendasari ditetapkannya Undang- Undang nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, sebuah survei yang diterbitkan oleh Koran Washington ost memasukan Indonesia kedalam 5 negara paling rasis di dunia, selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Jawa Barat pada tahun 2023 masih dibawah angka rata-rata nasional yakni 55,5 sedangkan angka rata-rata yakni 57,13. Di Jawa Barat tingkat intoleransi masih cukup tinggi yakni 73,43% dibawah rata-rata nasional yakni 76,47% pada tahun 2024 berdasarkan survei dari Kementerian Agama dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKU), padahal toleransi merupakan azas yang sangat diperlukan dalam pemajuan kebudayaan, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 bahwa sekitar 30% warga Jabar sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya yakni bahasa Sunda, padahal bahasa merupakan simbol dan identitas suatu bangsa dan bahasa merupakan indikator peradaban manusia. Paguyuban Pasundan sebagai organisasi tertua berdiri 1913 yang bergerak dalam melestarikan budaya sunda, seringkali memiliki kedekatan dan diperhitungkan disetiap periode kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, dalam konteks implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, khusunya kebudayaan Sunda seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat pantas membangun kolaborasi dengan Paguyuban Pasundan dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat, namun kenyataannya hal tersebut cenderung ‘’tidak dilakukan’’ sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dinyatakan oleh Anderson (2011: 6-7) yang menjelaskan kebijakan publik sama dengan pendapat Dye (2017: 5), yaitu apa yang ‘’dilakukan atau tidak dilakukan’’ oleh pemerintah. Fakta tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk meneliti tentang ’’Model Collaborative Governance Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa Barat dengan Studi Kasus Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Paguyuban Pasundan’’ berdasarkan teori Ansell dan Gash. (2007). Metode studi kasus digunakan untuk meneliti kekhasan yang ada dalam setiap kasus administrasi publik dengan menggunakan paradigma kualitatif. Hasil penelitian ini melahirkan novelty yang menyempurnakan teori Dye (2017: 5) dan teori Ansell dan Gash. (2007) yakni model Collaborative Governance yang efektif dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat didapatkan ketika pemerintah mempertimbangkan sejarah/historis suatu bangsa sebagai salah satu landasan dalam merumuskan kebijakan administrasi publik. Serta dalam pelaksanaan Collaborative Governance diperlukan dua dorongan yakni: situasi yang mendesak (Ugent Situation) dan dorongan ideologi.
| Item Type: | Thesis (Disertasi(S3)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2025 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 17 Dec 2025 05:19 |
| Last Modified: | 17 Dec 2025 05:19 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81981 |
Actions (login required)
 |
View Item |
