PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT KARUHUN URANG (AKUR) SUNDA WIWITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MARRIAGE OF THE KARUHUN URANG (AKUR) SUNDA WIWITAN TRADITIONAL COMMUNITY IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE

THOLABUDIN THAYEB, YUSUF (2025) PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT KARUHUN URANG (AKUR) SUNDA WIWITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MARRIAGE OF THE KARUHUN URANG (AKUR) SUNDA WIWITAN TRADITIONAL COMMUNITY IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text PERSYARATAN 9 & 11 YUSUF THOLABUDIN THAYEB.pdf Download (365kB) | Preview

Abstract

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia mengenal tiga sistem perkawinan, yaitu perkawinan berdasarkan hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Kepercayaan yang dianut dan diyakini oleh masyarakat adat di Indonesia (aliran kepercayaan) hanya dianggap sebagai kebudayaan semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh penganut kepercayaan Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, serta untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan secara yuridis kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum melalui penalaran logis tanpa menggunakan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan karena masih terdapat kendala administratif di tingkat lokal. Perkawinan yang sah secara adat tidak diakui negara, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa tidak adanya status perkawinan secara administratif, hubungan perdata anak hanya dengan ibu, hilangnya hak waris dan nafkah, serta hambatan dalam memperoleh layanan publik. Ketiadaan pencatatan memperlihatkan lemahnya kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan. Diperlukan penguatan mekanisme pencatatan oleh Disdukcapil agar perkawinan adat dapat memperoleh pengakuan negara dan memberikan perlindungan hukum yang setara. Kata Kunci: Perkawinan, Keabsahan Perkawinan, Hukum Adat.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	03 Dec 2025 08:02
Last Modified:	03 Dec 2025 08:02
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81909

Actions (login required)

View Item