Ira Tresnawati, NPM : 131000133 (2017) SENGKETA PENGUASAAN TANAH ANTARA PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) DENGAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.
|
Text
COVER.pdf Download (37kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (277kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (459kB) | Preview |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB) |
||
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB) |
||
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (178kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 5.pdf Download (96kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (200kB) | Preview |
Abstract
Tanah sebagai salah satu sumber daya agraria harus dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. Namun, tanah di beberapa wilayah justru dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak, salah satunya tanah HGU di Kab.Tasikmalaya a.n pemegang hak Koperasi Wangunwatie yang dikuasai oleh Pemdes Cisempur. Akibatnya timbul perselisihan di antara kedua belah pihak yang saling mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Maka, dalam penelitian ini mempertanyakan: 1.Pengaturan mengenai pemberian HGU dalam penguasaan Hak Atas Tanah, 2.Akibat hukum dari sengketa penguasaan tanah antara pemegang HGU dengan Pemdes, dan 3. Penyelesaiannya. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.Tahapan penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan ditunjang dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dipergunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pemberian HGU dalam penguasaan hak atas tanah diatur dalam PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Akibat hukum dari sengketa penguasaan tanah antara pemegang HGU dengan Pemdes khususnya di Kab. Tasikmalaya, yaitu Penguasaan tanah HGU yang dilakukan oleh Pemdes Cisempur telah melanggar hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya dan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah antara pemegang HGU dengan Pemdes di Kab.Tasikmalaya dapat diselesaikan melalui ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 24 ayat (1) Permen ATR No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu dengan melakukan pengaduan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kab.Tasikmalaya, hasil dari proses penyelesaian sengketa tersebut adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN/Menteri berupa keputusan perubahan data pada sertifikat, surat ukur, buku tanah dan/atau daftar umum lainnya. Maka berdasarkan Pasal 37 Permen ATR No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam menyelesaikannya dapat dilakukan melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.Kata Kunci: Tanah HGU, Penyelesaian Sengketa
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 22 May 2017 03:24 |
Last Modified: | 22 May 2017 03:24 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27319 |
Actions (login required)
View Item |