Adina Nur Ashri, NPM. 118412044/Hukum Ekonomi (2016) STATUS HUKUM PENAGIHAN PIUTANG RAGU-RAGU OLEH PT PLN (PERSERO) AREA SUKABUMI DALAM HAL ADANYA PERALIHAN HAK ATAS PERSILYANG TELAH DILAKUKAN PEMBONGKARAN RAMPUNG. Thesis(S2) thesis, UNPAS.
|
Text
ABSTRACT.pdf Download (96kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA andin.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (245kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II daftar isi.pdf Download (441kB) | Preview |
Abstract
Jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menjalankan setiap klausul yang termaktub dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan berupa tidak melakukan pembayaran terhadap rekening listrik dan atau tagihan susulan sampai batas yang ditentukan sehingga dilakukan pembongkaran rampung atas alat pengukur dan pembatas pada persil pelanggan dan status dari tunggakan pelanggan berubah menjadi Piutang Ragu- Ragu (PRR) bagi PT PLN (Persero) Area Sukabumi. PRR harus tetap dilakukan upaya penagihannya oleh PT PLN (Persero) Area Sukabumi, namun dalam hal terjadi peralihan hak atas persil yang masih melekat PRR terjadi permasalahan dalam upaya penagihannya. Penelitian ini mempertanyakan status hukum penagihan PRR oleh PT PLN (Persero) Area Sukabumi dalam hal adanya peralihan hak atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung, upaya PT PLN (Persero) Area Sukabumi. untuk penagihan PRR dalam hal adanya peralihan hak atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung Masalah-masalah yang terjadi dalam penagihan PRR oleh PT PLN (Persero) Area Sukabumi. dalam hal adanya peralihan hak atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung dan upaya mengatasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang status hukum penagihan PRR terhadap persil yang telah beralih hak kepemilikannya. Adapun metode pendekatan yang digunakan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk mengetahui status hukum penagihan PRR oleh PT PLN (Persero) Area Sukabumi dalam hal terjadi peralihan hak atas persil yang telah dilakukan pembongkaran rampung. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa penagihan terhadap Piutang Ragu-Ragu (PRR) harus tetap diupayakan walaupun terjadi peralihan hak atas persil berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perihal perjanjian dan piutang negara, dengan meninjau dari ketentuan perundang- undangan tersebut maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 348.K/DIR/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Piutang adalah sah dan mengikat.Upaya yang dapat dilakukan PT PLN (Persero) Area Sukabumi dalam penagihan PRR adalah dengan Melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan,Melakukan Upaya Penagihan kembali kepada pelanggan serta Memberlakukan peraturan bahwa dalam persil yang masih melekat PRR tidak dapat melakukan permohonan penyambungan baru kecuali ada pelunasab PRR. Masalah-masalah yang terjadi dalam hal penagihan PRR atas persil yang telah beralih hak kepemilikan adalah pada Tanggung Jawab Pelunasan PRR Akibat Peralihan Hak Atas Persil Sehubungan dengan Permohonan Penyambungan Baru. Kata kunci: Piutang Ragu-Ragu, Peralihan hak atas persil
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | S2-Thesis |
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2013 |
| Depositing User: | asep suryana |
| Date Deposited: | 19 Mar 2016 02:52 |
| Last Modified: | 15 Sep 2016 14:26 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/836 |
Actions (login required)
 |
View Item |
