Tafani Putri Tarto, Gassya (2025) UPAYA PEMERINTAH FILIPINA MENGHADAPI KASUS EKSPLOITASI ANAK DITINJAU DALAM PENDEKATAN HUMAN SECURITY. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
BAB II_compressed.pdf Download (212kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_compressed.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (285kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK 3 BAHASA.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_compressed.pdf Download (257kB) | Preview |
Abstract
Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat berdampak langsung dengan keamanan dan kesejahteraan anak. Pada era digital perhatian dunia mulai bergeser ke arah isu transnasional yang berbasis digital, Terutama di Filipina yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat eksploitasi seksual anak secara daring tertinggi di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah Filipina dalam menangani kasus eksploitasi anak secara daring selama periode 2020 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan Human Security sebagai kerangka analisis yang utama. Dalam konteks hubungan internasional konsep ini memperluas pemahaman tentang keamanan dengan menempatkan manusia sebagai subjek utama dan menuntut adanya kolaborasi lintas negara, lembaga internasional, serta aktor non negara. Pendekatan inilah yang menjadi landasan penting dalam menganalisis upaya pemerintah Filipina menghadapi kasus eksploitasi anak, khususnya yang terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual anak secara daring yang telah menjadi isu kemanusiaan berskala global. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Filipina telah mengesahkan sejumlah kebijakan, serta menjalin kerja sama. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan serius, salah satunya pendekatan yang masih dominan bersifat represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemerintah Filipina belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip human security, yang mencakup perlindungan terhadap aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan keamanan personal anak. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan yang lebih menekankan pada pendekatan pencegahan, pemberdayaan, dan kolaborasi multisektor untuk menciptakan perlindungan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kata kunci: eksploitasi anak, OSAEC, Filipina, kebijakan pemerintah, human security.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2025 |
| Depositing User: | Mr Iwan Ridwan Iwan |
| Date Deposited: | 27 Nov 2025 04:07 |
| Last Modified: | 27 Nov 2025 04:07 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81881 |
Actions (login required)
 |
View Item |
