PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (MK No. 46/PUU-VIII/2010)

Muhammad Ahnaf Adjani, Muhammad Ahnaf Adjani (2025) PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (MK No. 46/PUU-VIII/2010). Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1 COVER.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text BAB_I.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text BAB_II.pdf Download (75kB) | Preview
	Text BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text BAB_IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
	Text BAB_V.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
Preview	Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (92kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan normatif yuridis. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan secara detail fakta-fakta di lapangan sekaligus menganalisis norma hukum yang berlaku serta kesesuaiannya dengan praktik masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen relevan, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perkawinan yang tidak tercatat berdampak signifikan terhadap pengakuan hukum anak sebagai ahli waris. Berdasarkan KHI, anak merupakan ahli waris utama, namun ketentuan ini hanya berlaku untuk anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama dan tercatat secara resmi. Anak yang lahir di luar perkawinan tercatat pada umumnya tidak memperoleh hak waris dari ayah kandungnya, kecuali jika terdapat pengakuan hukum atau putusan pengadilan. Dalam praktiknya, perlindungan hak waris anak sering terhambat oleh budaya patriarki, rendahnya literasi hukum, serta adanya perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam. Anak perempuan, anak luar kawin, dan anak angkat cenderung lebih dirugikan dalam pembagian warisan. Sebagai solusi, isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi langkah utama untuk melegalkan status perkawinan sehingga anak memperoleh kedudukan hukum sebagai ahli waris. Alternatif lainnya adalah berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka peluang anak luar kawin mewarisi dari ayah biologisnya dengan bukti hubungan keperdataan. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan kemudahan akses pencatatan perkawinan menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak waris anak secara adil sesuai prinsip keadilan Islam dan hukum nasional. Kata Kunci: Hak Waris, Anak Luar Nikah, Perkawinan Tidak Tercatat, Kompilasi Hukum Islam.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	26 Nov 2025 06:07
Last Modified:	26 Nov 2025 06:07
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81877

Actions (login required)

View Item