KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH PADA BADAN HUKUM BENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Rama Permana, Rama Permana (2025) KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH PADA BADAN HUKUM BENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1. Caper.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text 8. Bab 1.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text 9. Bab 2.pdf Download (134kB) | Preview
	Text 10. Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text 11. Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text 12. Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
Preview	Text 14. Lampiran.pdf Download (111kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah terhadap badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, serta akibat hukum dan kepastian hukum yang timbul dari akta tersebut apabila belum ditindaklanjuti dengan akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam praktiknya, akta pelepasan hak yang dibuat oleh notaris kerap menjadi dokumen pra-peralihan yang digunakan sebagai dasar kesepakatan para pihak sebelum proses administrasi resmi dilakukan oleh PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pelepasan hak yang dibuat oleh notaris bukan merupakan alat bukti sah untuk peralihan hak, melainkan hanya merupakan dokumen pendahuluan yang memerlukan kelanjutan proses melalui PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta pelepasan hak berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun akta tersebut tidak serta merta mengalihkan hak secara administratif. Dalam konteks perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), akta notaris memiliki kekuatan hukum keperdataan yang mengikat para pihak, tetapi belum dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran hak apabila belum memenuhi syarat administratif. Risiko hukum dapat muncul apabila terjadi penolakan izin oleh BPN, yang menyebabkan tertundanya proses pendaftaran hak. Namun demikian, pihak yang beritikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme keberatan administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Dengan demikian, keterlibatan notaris berperan penting dalam menjamin keabsahan perjanjian dan melindungi kepentingan hukum para pihak dalam proses pelepasan hak atas tanah. Kata Kunci: Notaris, Pelepasan Hak Atas Tanah, Perseroan Terbatas, Hukum Perjanjian, Kepastian Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	17 Nov 2025 01:58
Last Modified:	17 Nov 2025 01:58
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81814

Actions (login required)

View Item