ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM SENGKETA PERTANAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Raihan Sandesko, Raihan Sandesko (2025) ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM SENGKETA PERTANAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (81kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. BAB 1.pdf

Download (262kB) | Preview
[img]
Preview
Text
H. BAB 2.pdf

Download (323kB) | Preview
[img] Text
I. BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (236kB)
[img] Text
J. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (316kB)
[img] Text
K. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (110kB)
[img]
Preview
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (173kB) | Preview

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan penyelesaian yang efektif, efisien, dan menjamin kepastian hukum. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang memperkenalkan mekanisme mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi hambatan yang menyebabkan munculnya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas empiris, terutama dalam hal efektivitas dan kekuatan hukum hasil mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundangundangan dengan data empiris melalui wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Seksi Penanganan dan Pengendalian Sengketa (PPS) serta para pihak yang bersengketa, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundangundangan, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami mekanisme, dinamika, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi mediasi pertanahan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung efektif secara prosedural, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. Kelemahan utama terletak pada tidak adanya kekuatan eksekutorial terhadap hasil kesepakatan mediasi di luar pengadilan, sehingga kepastian hukum bagi para pihak belum optimal. Namun demikian, secara substantif mediasi tetap memberikan manfaat nyata, karena mampu meredam konflik, membangun komunikasi, serta membuka peluang tercapainya kesepakatan damai berbasis itikad baik. Oleh karena itu, mediasi pertanahan diharapkan tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai sarana substantif untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang bagi seluruh pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Mediasi, Pertanahan, Implementasi, Penyelesaian Sengketa, Efektivitas.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 13 Nov 2025 02:45
Last Modified: 13 Nov 2025 02:45
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81805

Actions (login required)

View Item View Item