PROFESSIONAL LIABILITY DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENGAWASAN PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU OLEH PELAKU USAHA JASA KEUANGAN (PUJK) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARPAUNG, SORITUA (2025) PROFESSIONAL LIABILITY DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENGAWASAN PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU OLEH PELAKU USAHA JASA KEUANGAN (PUJK) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text Artikel Jurnal Unpas Soritua M.pdf Download (246kB) | Preview

Abstract

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menunjukkan semakin meluasnya penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha jasa keuangan. Namun, praktik tersebut kerap menimbulkan persoalan karena isi perjanjian baku sering kali tidak sejalan dengan asas-asas umum hukum perjanjian, serta mengandung klausula yang merugikan konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana tanggung jawab profesional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan ketentuan terkait penggunaan perjanjian baku agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Latar belakang ini menunjukkan urgensi penelitian untuk menilai bagaimana professional liability OJK berperan dalam memastikan keberlakuan perjanjian baku yang adil dan sesuai regulasi di sektor jasa keuangan. 2 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan untuk menguraikan keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha jasa keuangan, sekaligus menilai posisi dan tanggung jawab profesional OJK dalam konteks pengawasan sektor jasa keuangan. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian baku oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan pada praktiknya masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun regulasi OJK terkait perjanjian baku yang menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen jasa keuangan seperti pembebanan provisi, bunga yang berubah sewaktu-waktu serta biaya-biaya lain yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh Pelaku Usha Jasa Keuanga Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan menuntut peran aktif OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara profesional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas OJK sebagai regulator dan pengawas harus diwujudkan melalui penerapan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan penegakan hukum yang konsisten, sehingga penggunaan perjanjian baku dapat mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen jasa keuangan. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perjanjian Baku, Profesional Liability, Perlindungan Konsumen.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	11 Nov 2025 03:17
Last Modified:	11 Nov 2025 03:17
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81765

Actions (login required)

View Item