Olino Komangal, Febryance (2025) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH TANAH HAK MILIK DENGAN TANAH HAK ULAYAT DI PAPUA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Jurnal Kenotariatan.docx Download (48kB) |
Abstract
Sertifikat kepemilikan tanah yang diatur dalam UUPA merupakan bukti kepemilikan atas hak atas tanah yang menjadi alat bukti yang kuat. Akan tetapi, kepemilikan sertipikat atas bidang tanah terkadang berbenturan dengan kepemilikan tanah adat terutama di wilayah-wilayah yang masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat salah satunya di Papua, sehingga memunculkan persoalan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap tanah hak milik dan tanah hak ulayat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terdahap penyelesaian sengketa tumpeng tindih tanah hak milik dengan tanah hak ulayat, dan akibat hukum terhadap snegketa tumpeng tindih hak milik dengan tanah hak ulayat. Penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dilakukan melalui proses pendaftaran tanah sebagai salah satu alat pembuktian yang kuat dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah ini dilakukan melalui tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis hingga penerbitan sertifikat. Akibat hukum dengan adanya tumpang tindih kepemilikan bidang tanah yaitu tidak adanya kepastian hukum terutama terhadap kepemilikan tanah berdasarkan hak ulayat. Selain itu juga, dapat menimbulkan kekacauan kepemilikan; sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan; terjadi tindak pidana atas pendaftaran sertifikat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang merugikan pemilik tanah asli ataupun pihak lainnya; serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertifikat. Kata Kunci : Tanah, Hak Atas Tanah, Tumpang Tindih, Sertipikat.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | RESEARCH REPORT |
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2025 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 11 Nov 2025 02:29 |
| Last Modified: | 11 Nov 2025 02:33 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81753 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
