Muhammad Wildan, Muhammad Wildan (2025) MENELAAH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENEMBAKAN BOS RENTAL MOBIL DI TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG HAM DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (241kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (233kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB) | Preview |
Abstract
Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah penembakan terhadap pemilik usaha rental mobil di Tangerang oleh oknum anggota TNI AL yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak hidup, rasa aman, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam konteks peradilan militer yang kerap dipandang kurang transparan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip non-impunitas dan perlindungan HAM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mana bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan peristiwa hukum dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang oleh aparat TNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap norma dan kaidah hukum positif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta doktrin para ahli yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan sistem peradilan militer. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana bahan penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan, dan dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum, praktik peradilan, serta realitas perlindungan hak asasi manusia dalam kasus penembakan tersebut. Tindakan penembakan oleh aparat TNI AL terhadap warga sipil di Tangerang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental, khususnya hak hidup dan rasa aman. Dari sisi hukum pidana, perbuatan tersebut memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Prinsip equality before the law yang dijamin dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang, termasuk anggota militer, wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pengecualian ataupun perlindungan khusus yang berpotensi menimbulkan impunitas. Namun, mekanisme peradilan militer dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi korban maupun keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan militer, penguatan peran lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan LPSK, serta peningkatan pendidikan HAM bagi aparat, agar penegakan hukum berjalan sesuai prinsip negara hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kata Kunci : HAM, Penembakan, Peradilan Militer, Perlindungan Hukum
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 07 Nov 2025 06:57 |
| Last Modified: | 07 Nov 2025 06:57 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81732 |
Actions (login required)
 |
View Item |
