UPAYA PEMENUHAN HAK KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT RELOKASI PERUSAHAAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN

Salwa Gityanessa Rosadi, Salwa Gityanessa Rosadi (2025) UPAYA PEMENUHAN HAK KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT RELOKASI PERUSAHAAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (212kB) | Preview
	Text G. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (43kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (149kB) | Preview

Abstract

Pemasalahan mengenai perselisihan hak diantara perusahaan X dengan tenaga kerja adalah perbedaan persepsi mengenai perhitungan pesangon. Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), antara lain memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan aturan tentang pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat relokasi Perusahaan X; 2. Bagaimana perhitungan pemenuhan hak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat relokasi Perusahaan X dan 3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat relokasi Perusahaan X. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan terkait hukum ketenagakerjaan, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maupun Undang-Undang Cipta kerja. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) harus ditempuh melalui mekanisme yang diatur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengusaha wajib memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Apabila hak-hak pekerja/buruh tidak dipenuhi oleh pihak pengusaha, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja/buruh adalah melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial. Kata Kuci: Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Tenaga Kerja, Hubungan Industrial

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	06 Nov 2025 03:29
Last Modified:	06 Nov 2025 03:29
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81721

Actions (login required)

View Item