PENERAPAN ASAS NETRALITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

Fajri A’ziiz Amali, Fajri A’ziiz Amali (2025) PENERAPAN ASAS NETRALITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text H. BAB I.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text I. BAB II.pdf Download (144kB) | Preview
	Text J. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	Text K. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text L. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
Preview	Text M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (121kB) | Preview

Abstract

Penerapan asas netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari pengaruh politik praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi lembaga negara seperti KASN, BKN, dan Kementerian PANRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Bandung masih dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) lemahnya sistem pengawasan kelembagaan di tingkat daerah, (2) kuatnya budaya politik patronase dan hubungan kekerabatan dengan calon kepala daerah, serta (3) belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selain itu, masih ditemukan praktik ketidaknetralan dalam pelayanan publik, seperti perbedaan perlakuan administratif menjelang masa pemilu, yang menunjukkan belum kuatnya internalisasi nilai etika birokrasi dan profesionalisme ASN. Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran asas netralitas juga belum konsisten, sehingga belum memberikan efek jera yang signifikan. Menegaskan bahwa penerapan asas netralitas ASN di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya efektif karena ketidakseimbangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada penguatan moralitas jabatan melalui pendidikan etika, penegakan disiplin berbasis merit system, serta koordinasi pengawasan antarlembaga untuk mewujudkan birokrasi yang netral, berintegritas, dan berkeadilan. Kata Kunci: Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit, Good Governance

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	06 Nov 2025 03:21
Last Modified:	06 Nov 2025 03:21
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81718

Actions (login required)

View Item