Erick Yohan Bermano, Erick Yohan Bermano (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PT PLN TERHADAP PENEBANGAN TANAMAN UNTUK PENDIRIAN TIANG LISTRIK TANPA IZIN PEMILIK TANAMAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (75kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB I.pdf Download (73kB) | Preview |
|
|
Text
I. BAB II.pdf Download (89kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
J. AB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB) |
|
|
Text
K. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB) |
|
|
Text
L. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB) |
|
|
Text
M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (117kB) | Preview |
Abstract
Pelaku penebangan tanaman pohon kelapa milik HS yang dilakukan oleh PT. PLN tanpa izin untuk mendirikan sebuah tiang listrik baru, sering kali menimbulkan masalah hukum dilingkungan masyarakat. Sebagaimana yang penulis temukan yaitu pelaksanaan penebangan tanaman pohon kelapa tanpa izin di Lebak Kabupaten Pandeglang Banten. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan memberikan pendapat hukum mengenai kualifikasi perbuatan penebangan pohon kelapa tanpa izin untuk mendirikan tiang listrik yang dilakukan PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten, akibat hukum terhadap perbuatan penebangan tanaman pohon, tahapan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap korban HS. Alat analisis pada memorandum hukum ini menggunakan interpretasi hukum. Metode interpretasi hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu interpretasi gramatikal adalah metode penafsiran yang digunakan dalam memahami teks hukum atau peraturan perundangundangan yang berfokus pada makna kata-kata dan struktur kalimat sebagaimana tertulis dalam teks tersebut. Digunakan juga interpretasi sistematis adalah metode penafsiran hukum yang memahami suatu norma hukum dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem hukum atau bagian dari peraturan perundang-undangan. Interpretasi sosiologis juga digunakan yaitu metode penafsiran hukum yang mencoba memahami makna suatu undang-undang dengan melihat tujuan sosial yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten yang menebang pohon kelapa tanpa izin milik HS sebagai korban dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian. Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan pelaku berupa pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata. Tindakan hukum yang dapat dilakukan HS untuk meminta pertanggungjawaban pidana dapat ditempuh melalui mekanisme restorative justice terlebih dahulu, jika kemudian tidak ditemukan jalan tengah maka dapat membuat pelaporan kepada pihak kepolisian, sedangkan untuk pertanggungjawaban perdata, korban dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tiang listrik, Penebangan pohon.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 06 Nov 2025 02:55 |
| Last Modified: | 06 Nov 2025 02:55 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81712 |
Actions (login required)
 |
View Item |
