Nanda Puspita Dewi Prayitno, Nanda Puspita Dewi Prayitno (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT X MENGENAI PEMBAYARAN UPAH DAN PENERAPAN JAM KERJA YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (140kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (152kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I.BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (136kB) | Preview |
Abstract
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandung Barat sebagai upah terendah yang wajib dipenuhi bagi pekerja/buruh masih sering dilanggar oleh perusahaan, salah satunya oleh PT X yang bergerak di bidang beton. Bentuk pelanggaran terjadi melalui pembayaran upah di bawah UMK serta penerapan jam kerja melebihi ketentuan tanpa kompensasi lembur. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bertujuan untuk menganalisis pelanggaran terkait pembayaran upah dan penerapan jam kerja yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, akibat hukum pelanggaran yang dilakukan oleh PT X terhadap pekerja terkait pembayaran upah dan penerapan jam kerja yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan upaya penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh PT X terkait pembayaran upah dan penerapan jam kerja yang melanggar Undang- Undang Ketenagakerjaan. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatis dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode tersebut bertujuan untuk menelaah aturan hukum positif yang berkaitan dengan ketentuan upah dan jam kerja, didukung dengan data lapangan berupa wawancara terhadap pekerja untuk memperkuat analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif guna menemukan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT X, akibat hukum yang timbul, serta upaya penyelesaian yang tersedia bagi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terkait pembayaran upah dan penerapan jam kerja yang dilakukan PT X merupakan pelanggaran ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang jam kerja normal, serta Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 31 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mewajibkan pembayaran upah lembur atas jam kerja melampaui ketetapan. Akibat hukum dari pelanggaran yang dilaksanakan PT X terhadap pekerja mengenai pembayaran upah dan penerapan jam kerja mengakibatkan kerugian karena pekerja tidak menerima hak sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2), Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88E ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terhadap tindakan tersebut PT X mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Upaya penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh PT X terhadap pekerja terkait pembayaran upah serta penerapan jam kerja memerlukan proses panjang dan waktu yang waktu lama melalui proses litigasi, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebab terlebih dahulu harus melakukan pengaduan melalui pengawas ketenagakerjaan untuk mendapatkan nota penetapan dan perhitungan tentang kekurangan pembayaran upah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Upah Dan Jam kerja.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 06 Nov 2025 02:45 |
| Last Modified: | 06 Nov 2025 02:45 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81710 |
Actions (login required)
 |
View Item |
