Witri Safitri, Witri Safitri (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS MABUK AIR REBUSAN PEMBALUT DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (106kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (88kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (85kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (129kB) | Preview |
Abstract
Indonesia, sebagai negara hukum, menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Hukum berfungsi mengatur perilaku masyarakat dan menciptakan ketertiban. Tindak pidana mabuk rebusan pembalut merupakan realitas sosial yang memprihatinkan dan membutuhkan kajian mendalam. Praktik ini mencerminkan adanya celah dalam regulasi serta minimnya kesadaran hukum dan kesehatan di masyarakat.Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti pengaruh teman sebaya, kondisi ekonomi, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan pemerintah. Dari sudut pandang hukum, regulasi mengenai penyalahgunaan zat yang tidak tergolong narkotika masih menghadapi kendala karena keterbatasan definisi dalam undang-undang yang berlaku. Penelitian ini mengkaji fenomena ini dalam perspektif hukum pidana yaitu untuk memahami keberadaan fenomena ini dalam konteks hukum, sosial, dan kesehatan. penelitian ini tidak hanya melihat aspek legalitasnya tetapi juga berusaha memahami konsep dasar dari zat adiktif dalam sistem hukum yang berlaku. Individu yang terlibat dalam praktik ini berusaha mencari alternatif yang lebih murah dan lebih mudah diakses untuk mendapatkan sensasi yang serupa dengan penggunaan narkotika, meskipun dengan risiko kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami..Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mencantumkan kandungan dalam pembalut sebagai narkotika atau psikotropika. Namun, fenomena ini perlu ditinjau secara normatif dan teleologis berdasarkan tujuan hukum dan efeknya. Zat yang digunakan dalam air rebusan pembalut tidak masuk dalam kategori narkotika berdasarkan lampiran daftar golongan narkotika (Golongan I, II, atau III) yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Dalam praktiknya, tindakan remaja tersebut memanfaatkan celah dalam hukum, di mana mereka mencari zat alternatif di luar daftar resmi narkotika/psikotropika namun tetap menghasilkan efek halusinogen atau euforia. Ini menciptakan dilema hukum, karena aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Solusi hukum untuk mengantisipasi zat non konvensional pada pembalut yang tidak tercantum dalam UU Narkotika yaitu adanya evaluasi dan revisi terhadap UU Narkotika. Kata Kunci: Mabuk Air Rebusan Pembalut, Narkotika, Zat Non Konvensional, Tindakan Hukum
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 06 Nov 2025 02:15 |
| Last Modified: | 06 Nov 2025 02:15 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81709 |
Actions (login required)
 |
View Item |
