Hilva Monica Putri, Hilva Monica Putri (2025) PENDAPAT HUKUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TERHADAP PERBUATAN PENGGELAPAN MOTOR DI DESA CENGKONG KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (81kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (80kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB) |
|
|
Text
A. COVER.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (104kB) | Preview |
Abstract
Kebutuhan akan mobilitas yang mendesak membuat masyarakat terdorong untuk memiliki kendaraan pribadi guna menunjang aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, dealer kendaraan juga berusaha menjual produk mereka dengan berbagai strategi, seperti program cicilan, untuk menarik pembeli sekaligus meningkatkan keuntungan. Hal ini menciptakan situasi di mana sepeda motor menjadi barang yang diidamkan banyak orang, meski membutuhkan pengorbanan finansial. Penyalahgunaan dalam praktik jual beli sepeda motor, terutama yang menjadi objek perjanjian gadai, mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan keuangan serta pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum. Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak hukum dan risiko finansial, masyarakat dapat menjaga integritas dalam transaksi jual beli sepeda motor, sekaligus melindungi semua pihak yang terlibat dari kerugian. Secara hukum, praktik menjual sepeda motor yang menjadi objek perjanjian gadai tanpa seizin pihak pemberi gadai dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Dalam penulisan momerandum hukum ini, alat analisis yang diterapkan adalah penafsiran hukum atau interpretasi, metode pendekatan pada penemuan hukum untuk memahami makna yang terkandung dalam teks undang-undang untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus atau mengambil suatu keputusan atas peristiwa yang sedang dihadapi secara konkret. Penulisan ini menitikberatkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode interpretasi yang digunakan adalah Interpretasi gramatikal yang memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas, dan interpretasi sistematis merupakan yang mengaitkan peraturan perundangan-undangan dengan peraturan hukum lainnya agar menjadi kesatuan sistem yang utuh. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban terhadap kasus penggelapan motor di Desa Cengkong,Kecamatan Purwasari,Kabupaten Karawang yaitu ada beberapa cara yakni dengan melaporkan tindak pidana penggelapan dan juga tindak pidana penadahan kepada pihak kepolisian dengan disertai bukti-bukti yang kuat dan juga dapat menempuh upaya mediasi. Akibat hukum dari perbuatan menjual motor tanpa izin berdasarkan perspektif hukum pidana yakni dapat dikenakan sanksi pidana menggunakan ketentuan yang ada dalam Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 480 KUHP mengenai tindak pidana penadahan. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Upaya Hukum.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 06 Nov 2025 02:07 |
| Last Modified: | 06 Nov 2025 02:07 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81708 |
Actions (login required)
 |
View Item |
