Raafi’ Aryya Jabbaar, Raafi’ Aryya Jabbaar (2025) WANPRESTASI PENYEWA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ASET DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (122kB) | Preview |
|
|
Text
I. BAB I.pdf Download (283kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB II.pdf Download (265kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
K. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB) |
|
|
Text
L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB) |
|
|
Text
M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB) |
|
|
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB) | Preview |
Abstract
Praktik sewa menyewa saat ini tidak hanya melibatkan individu atau bisnis swasta, tetapi juga pemerintah dengan sektor swasta, di mana objek sewa sering berupa aset milik daerah. Dalam sebuah perjanjian, terdapat penggunaan aset. Awalnya, perjanjian berjalan lancar, tetapi sejak 2 Maret 2020, pandemi COVID- 19 menyebabkan kerugian bagi banyak pihak, termasuk penyewa. Akibat situasi darurat ini, penyewa mengajukan permohonan keringanan untuk penundaan pembayaran sewa. Sesuai dengan Pasal 11 dalam perjanjian sewa menyewa, yang mengatur tentang dampak keadaan kahar (force majeur), pada perjanjian antara penyewa dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permasalahan yang dikaji ialah 1. Bagaimana Wanprestasi Penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa Aset Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak Penyewa Aset Milik Daerah Provinsi Jawa Barat ?, 2. Bagaimana akibat hukum Wanprestasi Penyewa Aset Milik Daerah dengan Pemerintah Provisi Jawa Barat di kaitkan dengan Buku III KUH Perdata ?, dan 3. Bagaimana langkah-langkah dan solusi yang dapat di upayakan untuk menyelesaikan kasus Wanprestasi Penyewa Aset Milik Daerah dalam perjanjian sewa-menyewa Aset Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat ?. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu dengan mengkaji permasalahan yang ada kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah Yuridis Normatif, melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperkuat dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen untuk memperoleh data kepustakaan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Instrumen pengumpulan data meliputi catatan literatur, kuesioner, dan jawaban responden. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan metode Yuridis Kualitatif, yakni melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan pengelompokan hasil penelitian tanpa menggunakan pendekatan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada pelaksanaan perjanjian, menyebabkan penyewa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga terjadi wanprestasi. Temuan penelitian juga memperlihatkan pentingnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam kontrak sewa-menyewa Aset Daerah. Dengan demikian, walaupun beberapa upaya pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi seperti mediasi, negosiasi telah dilakukan tetap masih diperlukan mekanisme penyelesaian yang adaptif terhadap situasi ini, baik melalui penyelesaian non-litigasi maupun jalur litigasi, guna melindungi kepentingan para pihak serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan aset daerah. Kata Kunci: Aset Daerah, Hukum Perdata, Perjanjian, Sewa-Menyewa, Wanprestasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 05 Nov 2025 08:14 |
| Last Modified: | 05 Nov 2025 08:14 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81704 |
Actions (login required)
 |
View Item |
