Khoerunnisa Armina Putri Syahrial, Khoerunnisa Armina Putri Syahrial (2025) KEPASTIAN HUKUM ATAS LAMBATNYA PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK BAGI PARA PEMOHON HAK ATAS TANAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (156kB) | Preview |
|
|
Text
I. BAB 1.pdf Download (334kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB 2.pdf Download (315kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
K. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB) |
|
|
Text
L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB) |
|
|
Text
M. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB) |
|
|
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB) | Preview |
Abstract
Proses penerbitan sertipikat hak atas tanah secara elektronik merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang bertujuan memberikan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan di Kantor Pertanahan Kota Bandung masih mengalami hambatan seperti keterlambatan proses, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan kurangnya kesiapan sistem teknologi informasi. Kondisi ini bertentangan dengan harapan normatif, di mana layanan pertanahan seharusnya memberikan kepastian hukum yang cepat dan efektif bagi masyarakat sesuai asas-asas pendaftaran tanah seperti asas sederhana, aman, dan mutakhir. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup keterlambatan proses penerbitan sertipikat elektronik, keterbatasan sumber daya manusia, belum siapnya sistem teknologi informasi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Kondisi ini bertentangan dengan harapan normatif, di mana layanan pertanahan seharusnya memberikan kepastian hukum yang cepat dan efektif sesuai asas-asas pendaftaran tanah seperti asas sederhana, aman, dan mutakhir. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta menganalisis data lapangan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pelaksanaan layanan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara teori hukum agraria dengan realitas praktik administrasi pertanahan elektronik, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lambatnya dan upaya yang telah serta dapat dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan sertipikat elektronik masih lambat karena kendala teknis dan administratif, seperti proses alih media yang terbatas per hari, ketergantungan pada sistem integrasi antar instansi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Hal ini menghambat kepastian hukum bagi pemohon. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Bandung perlu melakukan optimalisasi sumber daya manusia, pembaruan sistem teknologi, dan peningkatan integrasi data dengan lembaga lain. Selain itu, pemberian edukasi kepada masyarakat serta penerapan standar waktu layanan (SLA) yang ketat menjadi solusi yang mendesak untuk memastikan pelayanan yang efisien dan berkeadilan. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Digitalisasi Pertanahan, Sertipikat Tanah Elektronik.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 29 Oct 2025 04:13 |
| Last Modified: | 29 Oct 2025 04:13 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81649 |
Actions (login required)
 |
View Item |
