Ephrin Glori Lumban Tobing, Ephrin Glori Lumban Tobing (2025) TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) BANDUNG TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN OBAT HERBAL TIDAK BERIZIN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (106kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (270kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (295kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (295kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 3.pdf Download (597kB) | Preview |
|
|
Text
I. BAB 4.pdf Download (228kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Download (134kB) | Preview |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB) | Preview |
Abstract
Penggunaan obat herbal semakin meningkat di masyarakat, banyak di antaranya dilarang dan mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan penggunanya. BPOM masih dianggap sebagai lembaga pengawas yang lemah karena keterbatasan sumber daya dan regulasi. Akibatnya, perlindungan konsumen masih rendah. Oleh karena itu, topik-topik berikut dimasukkan dalam studi ini, yang berjudul "Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung dalam Penyelesaian Kerugian Konsumen Akibat Peredaran Obat Herbal Tanpa Izin": (1) Bagaimana bentuk kerugian masyarakat akibat peredaran Obat Herbal tidak berizin dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab BPOM terhadap kerugian yang masyarakat atas peredaran Obat Herbal tidak berizin? (3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan BPOM untuk meningkatkan pengawasan peredaran Obat Herbal tidak berizin? Penelitian ini menggunakan pendekatan kuailitatif dengan metode penelitian pada spresifikasi penelitian deskriptif analitis, yang dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan dan studi Dokumen. Menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Melalui tahp penelitian lapangan dan kepustakaan dengan mengambil data primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi lapangan. Menggunakan alat pengumpulan data berupa bahan hukum dan pedoman wawancara dan menggunakan analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. BPOM memiliki mandat dan tanggung jawab dalam pengawasan pre-market dan post-market serta penegakan hukum, efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai faktor seperti sanksi yang ringan, pengawasan yang belum menyeluruh, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya adaptasi terhadap penjualan daring. BPOM telah melakukan upaya preventif melalui edukasi dan pendaftaran produk, serta upaya represif melalui penindakan dan kolaborasi dengan penegak hukum. Namun, untuk perlindungan konsumen yang optimal, diperlukan penguatan penegakan hukum dengan sanksi pidana yang lebih tegas, perluasan pengawasan ke e-commerce, peningkatan edukasi masyarakat, dan kolaborasi antarlembaga yang lebih erat. Kata Kunci: Obat Herbal, Pengawasan, BPOM, Perlindungan Konsumen, Upaya
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 28 Oct 2025 08:16 |
| Last Modified: | 28 Oct 2025 08:16 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81640 |
Actions (login required)
 |
View Item |
