Muhammad Ikhlasul Tamami, Muhammad Ikhlasul Tamami (2025) PERAN DAN WEWENANG CAMAT DALAM PEMBANGUNAN DESA CIPANJALU KECAMATAN CILENGKRANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (232kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (469kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (520kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (541kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (445kB) | Preview |
Abstract
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan perlunya pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Masalah penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah terbatasnya kapasitas intelektual camat dalam mengelola pembangunan fisik, khususnya di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran camat dalam menangani masalah pembangunan fisik di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan fokus pada camat dan pejabat pemerintah daerah sebagai partisipan dalam konteks Cilengkrang, yang memiliki karakteristik geografis yang jauh dari pusat pemerintahan. Penelitian ini menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam memfasilitasi kesejahteraan masyarakat dan menggarisbawahi pentingnya dukungan legislatif untuk memberdayakan camat dalam peran pembangunan mereka. Penelitian ini memberikan spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis yang menjelaskan secara sistematis. Pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian untuk mendapatkan data atau informasi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris yang didasarkan pada hukum positif, temuan asasasas hukum dan temuan hukum. Penelitian ini membahas peran penting pemerintah kecamatan di bawah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah penelitian berpusat pada belum memadainya pengaturan keterlibatan kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi implementasi dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Cilengkrang dalam memenuhi tugasnya di bawah kerangka hukum nasional. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, studi ini melibatkan wawancara dengan para pemangku kepentingan di Cilengkrang untuk mendapatkan wawasan tentang praktik dan tantangan tata kelola pemerintahan lokal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kabupaten telah menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah desa, namun masih terdapat hambatan yang signifikan, termasuk alokasi anggaran yang terbatas dan kapasitas yang berbeda-beda di antara pemerintah desa. Masalah-masalah ini menghambat partisipasi masyarakat dan pemberian layanan yang efektif. Implikasinya, diperlukan kerangka kerja peraturan yang lebih kuat dan inisiatif peningkatan kapasitas di tingkat kecamatan untuk memastikan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang adil. Kata kunci: Camat, peran, wewenang, pembangunan, desa
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 28 Oct 2025 07:46 |
| Last Modified: | 28 Oct 2025 07:46 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81636 |
Actions (login required)
 |
View Item |
