PEMISAHAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Sakti Getar Manca Buana, Sakti Getar Manca Buana (2025) PEMISAHAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (81kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. BAB 1.pdf

Download (179kB) | Preview
[img]
Preview
Text
H. BAB 2.pdf

Download (185kB) | Preview
[img] Text
I. BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (566kB)
[img] Text
J. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (174kB)
[img] Text
K. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (79kB)
[img]
Preview
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (124kB) | Preview

Abstract

Ketiadaan aturan hukum yang secara tegas mengisyaratkan perlunya pemisahan pembinaan antara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Laki-laki dan Perempuan di fasilitas LPKA yang berbeda menyebabkan kekhawatiran selama proses pembinaan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut akhirnya menyebabkan lembaga ini berbeda dengan lembaga pemasyarakatan biasa seperti Lapas atau Rutan, LPKA tidak mengenal pembinaan dengan basis pembeda gender bagi penghuninya. Anak yang menjalani masa pemidanaanya di LPKA merupakan seorang Anak yang berada dalam fase pubertas dan sudah memiliki kematangan fungsi reproduksi dan dorongan melakukan aktivitas seksual. Faktor riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan serta faktor jarangnya bertemu dengan lawan jenis menambah deretan alasan yang membuat proses pembinaan yang menggabungkan keduanya pada fasilitas yang sama kian membahayakan bagi satu dan yang lainnya. Kebutuhan pendekatan pembinaan antara Anak laki-laki dan Anak perempuan yang dibina pun sejatinya secara psikologis berbeda. Di sisi lain sebenarnya UU SPPA secara gamblang mengisyaratkan proses pembinaan Anak perlulah menjamin Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak. Namun nyatanya, hak Anak tersebut terdegradasi dengan belum adanya ketentuan secara eksplisit terkait pemisahan pembinaan di LPKA berbasis gender. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis yang akan memberikan gambaran secara utuh terhadap fakta dan memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang aktual. Pendekatan yuridis normatif digunakan agar sajian berbasis peraturan perundang-undangan, melalui tahapan penelitian keputakaan yang menggunakan bahan primer, sekunder, dan tersier juga tahapan penelitian berupa studi lapangan melalui proses wawancara. Teknik pengumpulan data didapat dengan studi kepustakaan serta studi lapangan yang menjadi penunjang. Yuridis kualitatif digunakan sebagai analisis data agar memperoleh data yang nantinya akan dikaji dan diteliti menjadi data yang utuh, yang kemudian diuraikan dalam untaian kalimat. Hasil penelitian kali ini mendapatkan bahwa, kesulitan para pelaksana undangundang dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi Anak terjadi karena kurangnya anggaran dan fasilitas yang menunjang. Dengan melakukan pembinaan secara bersamaan antara Anak laki-laki dan perempuan di LPKA menyebabkan maraknya penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang membuat ketidak berdayaan hukum yang berimplikasi pada para pelaksana undang-undang. Kata Kunci : Anak yang Berkonflik dengan Hukum, LPKA, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pemasyarakatan, Perlindungan Anak.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 28 Oct 2025 07:28
Last Modified: 28 Oct 2025 07:28
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81632

Actions (login required)

View Item View Item