PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SOREANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Fila Rahmat Dhiva Ammade, Fila Rahmat Dhiva Ammade (2024) PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SOREANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (126kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (126kB) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satunya adalah keberadaan alat bukti elektronik yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam praktiknya, alat bukti elektronik kerap digunakan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, terutama untuk membuktikan adanya perselingkuhan yang terungkap melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji kedudukan serta penerapan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Soreang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pandangan para ahli hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku dan mengkaitkannya dengan praktik penerapan di Pengadilan Agama Soreang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti dalam perkara perceraian sesuai Pasal 5 UU ITE, sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Penerapan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Soreang sudah dilakukan, terutama pada kasus perceraian dengan alasan perselingkuhan yang dibuktikan melalui chat atau rekaman elektronik. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek keotentikan dan validitas bukti elektronik, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif di masa depan untuk memberikan kepastian hukum. Kata Kunci : Alat Bukti Elektronik, Perceraian, Pengadilan Agama, UU ITE, Kepastian Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	28 Oct 2025 07:11
Last Modified:	28 Oct 2025 07:11
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81629

Actions (login required)

View Item