PENYURUH MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH OLEH TERDAKWA LILIEK MUJAYATIN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1206 K/PID/2016

Yulia Amini, Yulia Amini (2025) PENYURUH MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH OLEH TERDAKWA LILIEK MUJAYATIN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1206 K/PID/2016. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (150kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text J.BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text K.BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB) | Preview

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pid/2016 dalam perkara Liliek Mujayatin menyoroti tindak pidana kesaksian palsu yang diberikan oleh saksi atas perintah penyuruh. Kesaksian palsu tersebut tidak hanya menyesatkan hakim, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang serius terhadap status perkawinan dan hak-hak keperdataan Bambang Sujianto sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) menganalisis unsur tindak pidana kesaksian palsu dan peran penyuruh berdasarkan Pasal 242 jo. Pasal 55 KUHP; (b) mengkaji mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut pertanggungjawaban saksisaksi palsu; dan (c) menilai dasar hukum bagi pemulihan hak-hak Bambang setelah perceraian yang terbukti cacat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Liliek Mujayatin memenuhi unsur penyuruh tindak pidana kesaksian palsu; Bambang memiliki legitimasi hukum untuk melaporkan para saksi palsu melalui jalur pidana; serta terdapat dasar hukum untuk memulihkan hak-haknya melalui Peninjauan Kembali (PK) dengan novum berupa putusan pidana, gugatan perdata Pasal 1365 KUHPerdata, dan pembaruan data administrasi perkawinan di KUA/Dukcapil. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kesaksian palsu tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Kata Kunci: Kesaksian Palsu, Penyuruh, Peninjauan Kembali, Hak Keperdataan, Upaya Hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	28 Oct 2025 01:34
Last Modified:	28 Oct 2025 01:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81620

Actions (login required)

View Item