KEWENANGAN KHUSUS PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA (DKJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 02 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Siti Sa’adah Fauziah, Siti Sa’adah Fauziah (2025) KEWENANGAN KHUSUS PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA (DKJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 02 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img] Text
A. COVER.pdf

Download (62kB)
[img] Text
F. BAB 1.pdf

Download (101kB)
[img] Text
G. BAB 2.pdf

Download (94kB)
[img] Text
H. BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (131kB)
[img] Text
I. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (179kB)
[img] Text
J. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (63kB)
[img] Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (102kB)

Abstract

Tranformasi pemindahan Ibu kota menjadi tonggak penting dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia karena membawa implikasi hukum maupun adminisratif yang signifikan. Yang menjadi permasalahan bagaimana pada akhirnya Jakarta tetap menyandang sebagai daerah khusus yang memiliki bentuk kewenangan dan kekhususan meskipun sudah tidak lagi menjadi Ibu kota serta Implikasi Jakarta pasca adanya transformasi . Untuk mengetahui awal mula di berlakukan nya UU DKJ serta perbedaan kewenangan khusus dengan DKI maupun implikasi apabila ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Ibu kota Nusantara. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif Berdasarkan politik desentralisasi yang termuat dalam UUD RI Tahun 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B tentang pembentukan daerah khusus atau daerah yang bersifat istimewa, serta menganalisis beberapa undang-undang yang mejadi dasar hukum pembentukan maupun pemberian yang secara teoritis dikenal dengan desentralisasi asimetris. Permasalahan yang kompleks di Jakarta dibutuhkan rancangan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih representative untuk memberikan ruang bagi Jakarta dalam menjalankan roda pemerintahan nya menjadi lebih eksplisit dan terstruktur untuk mencapai Indonesia emas sebagai wajah representasi Indonesia di kancah internasional melalui perekonomian Nasional dan Kota global. Kata Kunci : Desentralisasi Asimetris, DKJ , Kota Global, dan Transformasi

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 27 Oct 2025 02:44
Last Modified: 27 Oct 2025 02:44
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81613

Actions (login required)

View Item View Item