PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ISRAEL TERHADAP TAHANAN PALESTINA DI PENJARA ISRAEL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Dita Pebrianti, Dita Pebrianti (2025) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ISRAEL TERHADAP TAHANAN PALESTINA DI PENJARA ISRAEL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (87kB)
	Text G. BAB 1.pdf Download (186kB)
	Text H. BAB 2.pdf Download (219kB)
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (139kB)

Abstract

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah memperburuk kondisi antara Israel dan Palestina, memicu ketakutan, trauma, dan dorongan balas dendam yang kemudian dimanfaatkan Israel untuk meningkatkan tekanan terhadap Palestina. Salah satu bentuk represif Israel atas serangan tersebut adalah perlakuan terhadap tahanan di penjara. Laporan B’Tselem berjudul “Welcome to Hell” mendokumentasikan penyalahgunaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Palestina di penjara Israel sejak 7 Oktober 2023. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum internasional mengatur perlindungan warga sipil sebagai tahanan perang dalam konflik bersenjata, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran Israel terhadap tahanan perang berdasarkan hukum internasional, dan menganalisis pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan perundangundangan (statute approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan (library research) dan wawancara. Data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap norma hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 memberikan perlindungan yang komprehensif bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, termasuk bagi mereka yang ditahan. Tindakan Israel terhadap tahanan Palestina, seperti penahanan administratif sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, pelecehan seksual, serta penghilangan akses terhadap bantuan hukum dan layanan medis secara sistematis dan meluas merupakan pelanggaran HAM berat. Tindakan-tindakan ini memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang diatur dalam Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa IV 1949. Berdasarkan Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), Statuta Roma 1998, dan Konvensi Jenewa IV 1949, Israel memiliki kewajiban untuk menghentikan pelanggaran, memberikan reparasi penuh kepada korban, dan mengadili para pelaku. Selain itu, Itamar Ben Gvir dan Benjamin Netanyahu, sebagai atasan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di International Criminal Court atas kebijakan sistematis yang melanggar hukum internasional. Kata Kunci: HAM, Tahanan Palestina, Pertanggungjawaban Hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	27 Oct 2025 02:34
Last Modified:	27 Oct 2025 02:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81612

Actions (login required)

View Item