PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA KECAMATAN KERTAJATI DALAM PROSES PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BANDARA UDARA KERTAJATI MAJALENGKA (BIJB) UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Neng Ela Suciani, Neng Ela Suciani (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA KECAMATAN KERTAJATI DALAM PROSES PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BANDARA UDARA KERTAJATI MAJALENGKA (BIJB) UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text COVER SKRIPSI TEH ELA.pdf Download (62kB)
	Text BAB 1.pdf Download (266kB)
	Text BAB 2.pdf Download (301kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA TEH ELA.pdf Download (117kB)

Abstract

Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Dalam penelitian ini identifikasi masalah yang diangkat Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Bandara Udara Kertajati Majalengka (BIJB) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bagaimana perlindungan hukum dan Penyelesaian Sengketa terhadap warga Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atas pengadaan tanah guna pembangunan Bandar Udara Kertajati Majalengka (BIJB). Dalam penelitian ini peneliti memilih spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana menganalisis suatu peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum itu sendiri serta praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam skrispsi ini. Peneliti juga menggunakan jenis metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil penelian ini adalah Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilapangan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 saat ini dalam kenyataan belum efektif, karena memang masih dalam transisi, sehingga belum mencapai rasa keadilan masyarakat yang tanahnya dibebaskan terutama orang yang ketergantungan dengan tanah itu. Kompensasi atau pengganti kerugian belum ada standar baku yang diterima oleh rasa keadilan masyarakat atau warga masyarakat yang berkepentingan karena fakta lapangan menunjukan adanya proses ketidak adilan. Hambatan non teknis yang ditemui di lapangan terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan . Sulitnya penentuan besarnya ganti rugi pelepasan tanah. Adanya sikap dan perilaku nilai individualistis dan melemahnya nilai kolektifvistik. Dominannya kebijakan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan daripada sebagai pelindung masyarakat. Solusi untuk mencapai upaya antara lain berupa: Adanya Komitmen Bersama antara Pemerintah dengan Pemilik Tanah, Survey Sosial Ekonomi dan Pengembangan program kegiatan ekonomi masyarakat. Keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dan pemilik tanah. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pengadaan Tanah, Bandara Kertajati

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	24 Oct 2025 09:04
Last Modified:	24 Oct 2025 09:04
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81606

Actions (login required)

View Item