PERBANDINGAN PIDANA NIHIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KEPENTINGAN HARTA NEGARA

Muhammad Jodi Setiawan, Muhammad Jodi Setiawan (2025) PERBANDINGAN PIDANA NIHIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KEPENTINGAN HARTA NEGARA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text COVER.pdf Download (130kB)
	Text BAB I.pdf Download (360kB)
	Text BAB II.pdf Download (276kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (201kB)

Abstract

Putusan nihil adalah putusan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan hukuman pidana dari kasus lain dengan batas maksimum, perbandingan sistem hukum di Amerika Serikat memilki perbedaan penerapan hukum dimana dalam Model Penal Code (Undang – Undang Hukum Pidana) tidak memberi batasan mengenai sanksi tindak pidana, Keberlakuan pidana nihil dalam pemberian situasi terhadap kepastian hukum merupakan masalah yang kompleks, yang paling utama disebabkan karena tidak ada peraturan yang jelas dalam KUHAP, KUHP, dan juga KUHP baru tentang pidana nihil. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru tentang perbarengan tindak pidana diatur pada pasal 127 ayat (1), sehingga terhadap permasalahan tersebut didapatkan 3 identifikasi masalah yaitu bagaimana penerapan tindak pidana korupsi terhadap: Bagaimana penerapan tindak pidana korupsi terhadap pidana nihil di Indoesia dalam kepentingan negara? Bagaimana penerapan pidana nihil di Amerika Serikat dalam tindak pidana korupsi terhadap perlindungan kepentingan negara? Bagaimana kontribusi dari hasil perbandingan hukum dalam penerapan pidana indonesia pada perbandingan hukum di Indonesia dan Amerika? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan metode pendekatan yuridis normatif, dalam spesifikasi penelitian yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis yang merupakan pemberian Gambaran keadaan yang disertai data, kemudian dianalisis dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara, Penerapan vonis nihil tidak diatur secara jelas dalam ketentuan khusus peraturan perundang – undangan di Indonesia, namun dalam aturan vonis nihil terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dimana terdapat batas maksimum yang diatur terhadap sanksi pidana di indonesia. Pada sistem hukum tindak pidana korupsi di Amerika Serikat diatur dalam Foreign Corrupt Practies Act yang tetapkan pada tahun 1997 terdapat batas terendah dan tertinggi di penerapan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling rendah selama 5 tahun dan tertinggi selama 20 tahun, pada perkara korupsi Amerika Serikat tidak menerapkan vonis nihil. Penegakan korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada penegakana serta pencegahan tindak pidana korupsi dibantu dengan Lembaga pemerintah yaitu KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP. Kata Kunci: Korupsi, Pidana Nihil, Kepentingan Negara

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	24 Oct 2025 08:33
Last Modified:	24 Oct 2025 08:33
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81602

Actions (login required)

View Item