KEPASTIAN HUKUM RAHASIA DAGANG SEBAGAI ASET INTANGIBLE DALAM KEPAILITAN

Kania Humaira Zalfa, Kania Humaira Zalfa (2025) KEPASTIAN HUKUM RAHASIA DAGANG SEBAGAI ASET INTANGIBLE DALAM KEPAILITAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (110kB)
	Text H. BAB I.pdf Download (250kB)
	Text I. BAB II.pdf Download (235kB)
	Text J. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text K. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text L. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara terpisah mengatur mekanisme perlindungan rahasia dagang dan tata cara penyelesaian kepailitan. Namun, kedua instrumen hukum tersebut belum secara eksplisit menghubungkan rahasia dagang sebagai aset tidak berwujud (intangible asset) dalam mekanisme kepailitan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer, di mana formula jamu yang menjadi rahasia dagang perusahaan tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses pemberesan boedel pailit, sehingga nilai ekonominya tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada kreditur. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengklasifikasikan rahasia dagang sebagai aset tidak berwujud dalam praktik kepailitan. Bagaimana implementasi kepastian hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari harta pailit dalam praktik kepailitan. Dan bagaimana solusi untuk pembaharuan terhadap pengaturan rahasia dagang untuk menjamin kepastian hukum sebagai boedel pailit dalam proses kepailitan dan eksekusi kepailitan di masa depan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran yang lengkap terkait kepastian hukum status dan perlindungan rahasia dagang dalam proses kepailitan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, untuk memahami penerapan norma hukum serta mengevaluasi konsistensinya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, TRIPs, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan), bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data hukum secara deskriptif untuk menemukan makna, pola, dan solusi atas permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia dagang termasuk aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi signifikan, namun dalam praktik kepailitan di Indonesia belum ada aturan teknis yang jelas mengenai cara penginventarisasian, penilaian, dan eksekusinya. Ketidakharmonisan antara UU Rahasia Dagang dan UU Kepailitan menimbulkan multitafsir, sehingga menghambat kepastian hukum dan berpotensi merugikan kreditur maupun pihak debitur. Kasus PT Nyonya Meneer menjadi bukti lemahnya pengaturan ini menyebabkan hilangnya peluang optimalisasi nilai ekonomi rahasia dagang dalam proses pemberesan harta pailit. Diperlukan pembaharuan regulasi melalui harmonisasi kedua undang-undang, penegasan norma pengaturan rahasia dagang sebagai bagian dari boedel pailit, serta penyusunan pedoman teknis bagi kurator. Kata Kunci: Rahasia Dagang, Aset Tidak Berwujud, Kepailitan, Kepastian Hukum, Boedel Pailit.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	24 Oct 2025 07:18
Last Modified:	24 Oct 2025 07:18
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81593

Actions (login required)

View Item