PENERAPAN PRAPERADILAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK MEMENUHI DUA ALAT BUKTI

Trisa Aprillia Hapsari, Trisa Aprillia Hapsari (2025) PENERAPAN PRAPERADILAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK MEMENUHI DUA ALAT BUKTI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text COVER.pdf Download (141kB)
	Text BAB 1.pdf Download (161kB)
	Text BAB 2.pdf Download (205kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (170kB)

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan praperadilan dalam menghadapi problematika penetapan tersangka yang dilakukan tanpa memenuhi syarat minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Dalam praktik peradilan pidana, seringkali penyidik menetapkan status tersangka berdasarkan bukti yang lemah atau tidak sah, yang pada akhirnya mencederai asas due process of law serta melanggar hak asasi manusia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena salah tangkap, seperti kasus Vina Cirebon, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, ditunjang analisis terhadap putusan pengadilan serta doktrin para ahli hukum. Penelitian ini menekankan pada teori pembuktian, teori keabsahan bukti, perlindungan hak tersangka, serta teori penyalahgunaan wewenang. Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi tonggak penting dalam memperluas objek praperadilan sehingga keabsahan penetapan tersangka dapat diuji di hadapan pengadilan. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa praperadilan bukan hanya forum pengawasan prosedural, melainkan instrumen substantif untuk melindungi hak-hak dasar tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Melalui studi kasus, terlihat bahwa peran hakim praperadilan sangat menentukan dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan dengan hati-hati, akuntabel, dan berlandaskan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Dua Alat Bukti

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	23 Oct 2025 04:37
Last Modified:	23 Oct 2025 04:37
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81582

Actions (login required)

View Item